Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Perizinan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

·         PELAYANAN DAN KEWENANGAN PENERBITAN IMB.

• Penerimaan berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal, kecuali terletak di kompleks (Real Estat) adalah di Loket Pelayanan Seksi Perizinan Kecamatan, dan penerbitan IMB di Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat.
• Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kompleks / Real Estat dan Bangunan Umum dengan ketinggian sampai dengan 8 lantai adalah di Suku Dinas Perizinan Bangunan Suku Dinas Kota Administrasi setempat.
• Penerimaan berkas dan proses penerbitan IMB Bangunan Umum dengan ketinggian 9 lantai atau lebih, adalah di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
• I.  PERMOHONAN IMB RUMAH TINGGAL

·         1.  TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL :

• Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Seksi Perizinan Bangunan Kecamatan setempat.
• Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta.
• Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.
• Penilai akan membuat Surat Perintah  Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.
• Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).
• Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk dikirim ke Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi.
• Suku Dinas Perizinan memproses berkas PIMB untuk diterbitkan IMB.
• IMB Rumah Tinggal yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Kecamatan, dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek.

·         2.  KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL :

• Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan, bila pemohon a/n perusahaan/ pengembang), 1 set,
• Fotocopy Akte Perusahaan (bila pemohon a/n perusahaan), 1 set,
• Fotocopy KTP Pemilik tanah/ Pemohon, 1 lbr,
• Fotocopy NPWP Pemohon, 1 lbr.
• Fotocopy surat kepemilikan tanah, dapat  berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket (dengan menunjukkan aslinya) atau Kartu Kapling dari Pemerintah Daerah/ Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/ Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling atau Girik dengan dilengkapi Surat Keterangan Lurah, 1 set,
• Fotocopy Surat Tagihan dan Bukti Pembayaran PBB tahun berjalan, 1 set,
• Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr,
• Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), apabila pada lokasi dimaksud karena peruntukannya, disyaratkan RTLB, dari Suku Dinas Tata Ruang, 7 lbr,
• Fotocopy SIPPT dari Gub. bila luas tanah 5.000 M2 atau lebih (spt : untuk Real Estat, dsb.), 1 set,
• Gambar Rencana Arsitektur yang di tandatangani Perencana pemilik SIBP, 7 set,
• Rekomendasi TPAK untuk perencanaan arsitektur bangunan, bila lokasi bangunan termasuk golongan pemugaran A atau B (Menteng atau Kebayoran Baru), 1 set,
• Perhitungan dan Gambar Rencana Konstruksi yang ditandatangani perencana konstruksi pemilik SIBP (untuk bangunan bertingkat dengan bentang lebih dari 5 meter), 4 set.

·         3  BIAYA RETRIBUSI IMB.

• Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Rumah Besar/ Sedang/ Kecil) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006,
• Retribusi IMB dihitung dengan rumus :  Luas total lantai bangunan x Harga Satuan.
• Pembayaran Retribusi Rmah Tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi Pelayanan IMB Kecamatan  dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah.
• Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB

·         4.  JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB RUMAH TINGGAL.

• IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat.
• Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 10 hari kerja.
• IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

·         5.  PELAKSANAAN BANGUNAN.

• Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
• Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan.
• Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
• Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan.
• Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B Kecamatan.

II.  TATACARA PERMOHONAN IMB BANGUNAN UMUM (NON RUMAH TINGGAL) s/d 8 Lantai dan BANGUNAN RUMAH TINGGAL Pemugaran Gol.A dan B, atau Komplek Perumahan.

·         1.  TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL s/d 8   Lantai dan BANGUNAN RUMAH TINGGAL Pemugaran Gol A dan B atau Komplek Perumahan :

• Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal diajukan ke Loket Pelayanan IMB di Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi setempat.
• Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta.
• Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.
• Penilai akan membuat Surat Perintah  Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.
• Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kota Administrasi dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).
• Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka berkas Permohonan IMB diproses untuk diterbitkan IMB oleh Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi.
• IMB Rumah Tinggal Pemugaran dan Bangunan Umum yang telah diterbitkan dapat diambil oleh Pemohon di Loket Pelayanan IMB Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat dan Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri Papan Kuning dengan diisi data-data bangunan dan IMB untuk dipasang di lokasi proyek.

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB.

       a. Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap perusahaan/instansi, bila pemohon adalah Badan Hukum),
       b. Fotcopy Akte Pendirian Perusahaan (bila pemohon adalah perusahaan),
       c. Fotocopy KTP Pemohon,

       d. Fotocopy NPWP Pemohon,

       e. Fotocopy Sertifikat Tanah, yang dilegalisir Notaris atau dilegalisir petugas loket setelah ditunjukkan aslinya.
       f. Fotocopy SPT dan Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.

      g. Ketetapan Rencana Kota (KRK)  dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,

      h. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB/ Blokplan) dari Dinas/ Suku Dinas Tata Ruang,
       i. Fotocopy SIPPT dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, apabila luas tanah daerah perencanaan 5.000 M2 atau lebih,

      j. Gambar Rencana Arsitektur yang ditanda tangani Perencana/ Arsitek pemegang SIBP,

      k. Rekomendasi hasil persetujuan TPAK, apabila luas bangunan 1.500 M2 atau lebih,

      l. Hasil Penyelidikan Tanah yang dibuat oleh Konsultan,

    m. Perhitungan dan Gambar Rencana Struktur yang ditanda tangani oleh Perencana Struktur pemegang SIBP,

     n. Persetujuan Hasil Sidang TPKB, apabila ketinggian bangunan 8 lantai atau lebih dan atau bangunan dengan basement, atau bangunan dengan struktur khusus.

    o. Gambar Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan, yang ditanda tangani oleh Perencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan pemegang          SIBP, yang meliputi bidang-bidang :

        -  Instalasi Listrik Arus Kuat,
        -  Instalasi Listrik Arus Lemah,
        -  Instalasi Proteksi thd Kebakaran,
        -  Instalasi Pemipaan (plumbing),
        -  Instalasi Transportasi dalam Gedung (Elevator/ Lift),
        -  Design Report. 

     p. Persetujuan Hasil Sidang TPIB, apabila luas bangunan 800 M2 atau lebih atau bangunan tertentu yang memerlukan penilaian instalasi khusus.

     q. Rekomendasi UKL/UPL dari BPLHD apabila luas bangunan 2.000 sampai dengan 15.000 M2, atau Rekomendasi AMDAL apabila luas bangunan lebih dari 15.000 M2.

     r. Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas Pelaksanaan Bangunan dari Pemilik Bangunan.

·         3  BIAYA RETRIBUSI IMB.

• Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Bangunan Usaha/ Bang.Sosial/ Bang.Sementara) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006,
• Retribusi IMB dihitung dengan rumus :  Luas total lantai bangunan x Harga Satuan.
• Pembayaran Retribusi IMB dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Suku Dinas Perizinan Kota Admionistrasi dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah.
• Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka lembar untuk P2B diserahkan ke Loket Pelayanan IMB

·         4.  JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB.

• IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kotamadya setempat.
• Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 14 hari kerja.
• IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Loket Pelayanan Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan.

·         5.  PELAKSANAAN BANGUNAN.

• Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
• Papan Kuning IMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di tempat yang mudah dilihat dari jalan.
• Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
• Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan.
• Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi.

Susah-nya-memberantas-korupsi dinegeri-ini

Kalimat yang sepertinya pesimis ini, datang dari diri kita yang melihat betapa kerasnya para korupsi berjuang untuk bisa melegalkan secara hukum pelan-pelan agar korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan kepada kemanusiaan..Juga betapa kuatnya rantai-rantai korupsi membelenggu kita secara terus menerus mulai dari lingkaran atas hingga ke lingkaran rakyat jelata.Ya, korupsi sekarang sudah bukan lagi milik pejabat atau pengusaha saja, bukan juga milik para pegawai yang mempunyai kekuasaan..Bahkan rakyat kecil sekalipun, secara sadar bahkan tidak sadar juga melakukan korupsi baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran.Secara sadar karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka memang bersalah dan bisa dianggap sebagai korupsi. Kadang-kadang jadi bingung sendiri ya, jika kita bahas mengenai korupsi di negeri ini..Kenapa?
karena kadang-kadang aparat yang ditugaskan secara undang-undang, malah ada juga yang bermain-main dengan korupsi bahkan ikut menikmati bersama koruptor..
Ada juga yang katanya sudah diberikan remunerasi untuk tidak korupsi, malah korupsi juga..Mau contoh?Lihatlah Gayus tambunan, pegawai Pajak yang gajinya aja sudah lebih dari cukup, tapi masih juga korupsi...ini semua korupsi sudah membudaya dalam kehidupan semua lapisan masyarakat dari sabang sampai merauke .dan masuk dalam adat istiadat budaya jika dalam satu keluarga ada lima bersaudara ,yang paling di hormati didalam keluarga yang lima iniadalah yang paling kaya bukan lagi yang paling tua yang dituakan .sekalipun dia paling bungsu jika si bungsu yang paling kaya dalam lima bersaudara tadi pasti si bungsu inilah yang paling di segani dan di hormati dalam keluarga tadi.masyarakat sudah dibelenggu budaya pinansial karena berbagai factor kemiskinan ,keterbelakangan ,dalam lingkup masyarakat, Finansial lah yang nomor satu ,tidak peduli asal usual financial tersebut yang penting kebagian ,contoh banyak sampai nyawa melayang hanya memperebut sembako atau , pembagian yang lain nya .daging kurban ,pemberian orang kaya waktu menjelang lebaran. berebut ,sampai ada yang mati terinjak,injak,tidak,peduli-mempertaruhkan-nyawa-yang-penting-kebagian.gaya hidup inilah yang dipertontonkan masyarakat pada umumnya di Indonesia..mengenai,pencari keadilan,apapun kasus  yang masuk penyelidikan polisi maukasus kecil besar semua sudah dimodifikasi contoh ada kasus pencuri ayam apalagi sipelaku masyarakat miskin karena polisi selalu menekan habis habisan dalam pemeriksaan, yang tidak dilakukan tersangka inipun terpaksa diakuinya ujung ujungnya  kena hukum dua tahun penjara,sementara pelaku korupsi miliaran bisa bebas karena banyak duit bertebaran ke rekening pejabat penegag hukum,aneh tapi kenyataan.penulis Ketum LSM-CITRA